BRMP Bali Perkuat Sinergi Percepatan LTT Kota Denpasar untuk Menjaga Ketahanan Pangan Bali

Denpasar, 7 Juli 2026 – Komitmen mempercepat peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) sekaligus memperkuat ketahanan pangan Bali terus diperkuat melalui Rapat Koordinasi Percepatan LTT Kota Denpasar yang digelar di Ruang Pertemuan Utama Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali, Denpasar.

 

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan Kepala BRMP Bali, Dinas Pertanian Kota Denpasar, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Ketua Tim Kerja (Katimker), Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), pekaseh, serta kelian subak se-Kota Denpasar. Pertemuan ini bertujuan menyatukan langkah dan strategi dalam menghadapi tantangan peningkatan produksi padi di tengah keterbatasan lahan pertanian dan dinamika perubahan sektor pertanian.

 

Kepala BRMP Bali menyampaikan bahwa sektor pertanian Bali saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 331.531 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat mencapai sekitar 389.397 ton per tahun dengan jumlah penduduk sekitar 4,35 juta jiwa.

Di sisi lain, tekanan terhadap sektor pertanian juga meningkat akibat alih fungsi lahan sawah yang mencapai sekitar 3.000 hektare selama periode 2022–2024. Kondisi tersebut berdampak terhadap semakin terbatasnya ruang produksi pangan di Bali.

 

“Penurunan luas lahan baku sawah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian luas tanam padi. Secara provinsi, luas lahan baku sawah mengalami penurunan dari 64.474 hektare menjadi 62.954 hektare. Sementara di Kota Denpasar berkurang dari 1.341 hektare menjadi 1.306 hektar,” ungkap Kepala BRMP Bali.

 

Berdasarkan hasil evaluasi hingga 6 Juli 2026, capaian luas tanam padi masih berada di bawah periode yang sama tahun sebelumnya. Di Kota Denpasar, seluruh kecamatan masih membutuhkan percepatan peningkatan LTT. Kecamatan Denpasar Selatan menjadi wilayah dengan realisasi terendah akibat terganggunya sistem irigasi pasca kerusakan bendungan.

Selain kendala ketersediaan air, beberapa faktor lain yang memengaruhi capaian LTT antara lain keterbatasan operator alat dan mesin pertanian (alsintan), keterlambatan pengolahan lahan, serta pergeseran sebagian lahan sawah menjadi komoditas hortikultura yang berdampak terhadap penurunan luas tanam padi.

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, BRMP Bali mendorong percepatan penerapan Pertanian Modern Advance Agriculture System (PM-AAS) sebagai strategi peningkatan produktivitas padi melalui optimalisasi lahan yang tersedia.

 

Penerapan PM-AAS mengintegrasikan mekanisasi presisi, efisiensi penggunaan sumber daya, intensifikasi produksi, serta pengelolaan kawasan berbasis korporasi petani. Melalui pendekatan tersebut, peningkatan produksi pangan dapat dilakukan tanpa membuka lahan baru, tetapi dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada.

Kapoksi Pendampingan dan Modernisasi Pertanian BRMP Bali, I Nyoman Adijaya, S.P., M.P., menjelaskan bahwa Bali menjadi salah satu provinsi percontohan penerapan PM-AAS dengan luasan 100 hektare di Kabupaten Jembrana.

 

Teknologi tersebut menargetkan produktivitas hingga 10 ton gabah kering panen (GKP) per hektare melalui penerapan pola tanam rapat, penggunaan varietas unggul, mekanisasi pertanian, pemupukan berimbang, pengelolaan air secara efisien, pemanfaatan teknologi Automatic Weather Station (AWS), serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu.

 

“Peningkatan produksi padi Bali sangat bergantung pada peningkatan produktivitas dan indeks pertanaman karena peluang perluasan areal sawah semakin terbatas. Pendampingan intensif dan monitoring berkala oleh penyuluh menjadi kunci agar setiap tahapan budidaya berjalan sesuai rekomendasi teknologi,” jelas Adijaya.

 

Dalam rapat tersebut, Katimker Pendampingan Program Wilayah I, BRMP Bali, Agung Prijanto, S.P., M.Agb., turut menyampaikan perkembangan pendataan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) bantuan pemerintah tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa tata kelola bantuan pemerintah saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026 melalui aplikasi e-Banper yang terintegrasi dengan Simluhtan. Transformasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memastikan bantuan pemerintah diterima oleh penerima yang tepat sasaran.

 

BRMP Bali berperan sebagai koordinator sekaligus verifikator usulan bantuan, mulai dari verifikasi administrasi dan lapangan, pemberian rekomendasi, hingga penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai dasar penetapan CPCL oleh kementerian. Untuk Kota Denpasar, usulan bantuan yang sedang dalam proses verifikasi meliputi bantuan benih padi reguler seluas 469 hektare, pembangunan lima unit jaringan irigasi tersier oleh BPLIP Mataram, serta penyusunan satu lokasi SID jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh Universitas Udayana.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I G.A.N. Anggraeni Suwari, S.P., M.Si., melalui jajarannya menyampaikan bahwa target LTT Kota Denpasar tahun 2026 mencapai 3.559 hektare. Hingga Juni 2026, realisasi tanam tercatat 982,13 hektare atau sekitar 80 persen dari target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Berbagai upaya percepatan dilakukan melalui bantuan pengembangan padi inbrida seluas 450 hektare, penyediaan benih varietas genjah dan tahan kekeringan, bantuan pupuk organik, kapur pertanian, serta rehabilitasi jaringan irigasi.

 

Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga terus dilakukan, di antaranya pembangunan Jalan Usaha Tani di Subak Kedua, Subak Pakel I, dan Subak Sembung, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier di Subak Anggabaya, Subak Kepaon, Subak Pagutan, Subak Pakel I, dan Subak Taman.

 

Dari aspek perlindungan tanaman, serangan organisme pengganggu tumbuhan hingga Juni 2026 masih didominasi penyakit kresek dengan luas serangan 21,8 hektare. Serangan lainnya meliputi penggerek batang, tikus sawah, keong mas, dan orong-orong.

 

Oleh karena itu, sinergi antara POPT, penyuluh pertanian, pemerintah daerah, dan pekaseh subak terus diperkuat untuk memastikan pengendalian dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.

 

Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, penyuluh pertanian diharapkan semakin berperan sebagai ujung tombak percepatan LTT sekaligus pengawal penerapan inovasi pertanian modern di tingkat petani.

 

Dengan pendampingan berkelanjutan dan penerapan teknologi pertanian modern, peningkatan produktivitas padi di Bali diharapkan tetap dapat diwujudkan meskipun menghadapi keterbatasan lahan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan Bali secara berkelanjutan.

 

Tim LTT Kota Denpasar