BRMP Bali Ikuti Koordinasi Perkembangan Pengelolaan Bantuan Pemerintah Lingkup Kementan

Bogor, 31 Juli 2026 – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Bali mengikuti Koordinasi Perkembangan Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian pada 30–31 Juli 2026 di Ruang Rapat Display Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan, Jalan Tentara Pelajar No. 1, Kota Bogor.

 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemantauan dan percepatan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026, sekaligus memperkuat tata kelola bantuan pemerintah di sektor pertanian agar berjalan secara efektif, akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Koordinasi tersebut diikuti oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dari berbagai provinsi di Indonesia. Forum ini bertujuan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program bantuan pemerintah, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta menyusun langkah-langkah percepatan penyelesaian kegiatan hingga akhir tahun anggaran 2026.

 

Sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2026, BRMP terus memperkuat tata kelola bantuan pemerintah melalui pengawalan proses pengajuan dan verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL), serta memastikan pelaksanaan program strategis di daerah berjalan lebih efektif, selaras, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para petani.

 

Dalam arahannya, Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menekankan pentingnya pengelolaan bantuan pemerintah yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh satuan kerja diharapkan mampu melaksanakan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, serta pelaporan yang akurat guna mendukung keberhasilan program pembangunan pertanian nasional.

 

Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembaruan kebijakan mengenai pengelolaan bantuan pemerintah, mekanisme penyaluran, monitoring dan evaluasi, pengendalian risiko, serta penyelesaian berbagai permasalahan administrasi maupun teknis yang dihadapi di daerah. Selain itu, setiap UPT memaparkan perkembangan pelaksanaan bantuan pemerintah, capaian kinerja, serta strategi percepatan penyelesaian kegiatan.

 

BRMP Bali turut berpartisipasi aktif dalam forum tersebut dengan menyampaikan perkembangan pelaksanaan bantuan pemerintah di Provinsi Bali. Berbagai capaian yang telah diraih beserta tantangan di lapangan menjadi bahan diskusi untuk memperoleh solusi dan rekomendasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.

 

Melalui kegiatan koordinasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara BRMP Pusat dan seluruh UPT di daerah dalam mengawal pelaksanaan bantuan pemerintah. Dengan koordinasi yang berkesinambungan, program bantuan pemerintah di sektor pertanian diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi petani, meningkatkan produktivitas pertanian, serta mendukung terwujudnya pembangunan pertanian Indonesia.

 

(Agung Prijanto & Sugiarta)